Minggu, 27 September 2020
   
Ukuran Teks

Membangun Infrastruktur Diplomasi Indonesia di Afrika

 

Fokus Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini dalam politik luar negerinya adalah memperkuat infrastruktur diplomasi. Program prioritasi Kemlu perlu dukungan infrastruktur diplomasi. Salah satu langkah konkretnya, Kemlu sedang membangun infrastruktur diplomasi Indonesia di Afrika.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya pada 8 Januari 2020. Menurutnya, ia akan menggunakan formula diplomasi 4+1, artinya 4 program prioritas Kemlu akan ditopang satu hal yang fundamental yakni infrastruktur diplomasi.

Program prioritas itu adalah penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan warga negara Indonesia, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta diplomasi peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Infrastruktur diplomasi berkaitan dengan kehadiran Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri, antara lain seperti Kedutaan Besar RI (KBRI), Perwakilan Tetap RI (PTRI), Konsulat Jenderal RI (KJRI), Konsul RI (KRI) maupun Konsul Kehormatan (Konhor - warga negara asing yang dilantik untuk mewakili Pemerintah Indonesia di negara setempat).

Lebih lanjut, infrastruktur diplomasi mendapat tantangan ketika Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk membuka peluang ekonomi di pasar nontradisional, khususnya saat kita menyasar Afrika. Selain masuk dalam pasar nontradisional, negara-negara Afrika juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus. Inilah peluang untuk melakukan diplomasi ekonomi yang diamanatkan kepada Kemlu. Tantangannya adalah, kita belum punya infrastruktur diplomasi yang kuat di Afrika.

Jumlah perwakilan Indonesia di Afrika masih terbatas. Saat ini, Indonesia memiliki 53 hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Afrika. Sedangkan perwakilan kita di Afrika baru berjumlah 17, yang terdiri dari 16 KBRI dan 1 KJRI. Sebarannya pun belum merata, 6 KBRI berada di kawasan utara, 6 di kawasan timur, 2 di kawasan selatan, dan 2 di kawasan barat.

Kondisi ini membuat beberapa perwakilan harus merangkap. Sebagai contoh, KBRI Abuja di Nigeria merangkap hingga 14 negara, sedangkan KBRI Dakar di Senegal merangkap 8 negara.

Kondisi ini berbeda dengan 2 negara lain yang terbilang agresif masuk ke Afrika. Turki dan India secara bertahap menambah jumlah perwakilan mereka di benua yang berpenduduk 1,3 miliar tersebut.

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki strong presence di Afrika saat ini. Sekitar 10 tahun lalu, negara yang terletak di perbatasan benua Asia dan Eropa ini hanya memiliki 12 perwakilan di Afrika, dengan 5 di antaranya berada di Afrika Utara. Namun saat ini, Turki telah memiliki 39 perwakilan di Afrika dan berencana membuka 1 perwakilan baru di Malabo, Guinea Ekuatorial.

Sementara itu, India, yang sudah memiliki 29 Perwakilan di Afrika, telah mengumumkan rencana untuk membuka 18 perwakilan baru di kawasan Afrika hingga tahun 2021, antara lain di Burkina Faso, Kamerun, Eritrea, Liberia, Togo dan Eswatini.

Dua negara tersebut melihat adanya prospek ekonomi yang kuat di kawasan Afrika. Alhasil, nilai perdagangan India dengan Afrika meningkat hingga lima kali lipat dalam waktu kurang lebih 11 tahun, dari 11,9 miliar USD pada 2005 menjadi 56,7 miliar USD pada 2016. Peningkatan angka perdagangan juga dirasakan Turki. Berdasarkan data dari TradeMap, tercatat total perdagangan Turki-Afrika pada 2019 mencapai 21,02 miliar USD atau naik sebanyak hingga hampir empat kali lipat sejak 2003.

Langkah Konkret Indonesia di Afrika

Pemerintah Indonesia, menyadari bahwa keterbatasan jumlah perwakilan Indonesia di kawasan Afrika tentu akan menghambat kinerja Kemlu menjalankan 4 program prioritas. Oleh karena itu Kemlu mulai mendorong upaya peningkatan infrastruktur diplomasi di Afrika dengan menjajaki pembukaan beberapa perwakilan baru.

Indonesia berencana membuka KBRI di Yaounde, Kamerun yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Kamerun di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB, 23 September 2019. KBRI Yaounde yang diperkirakan beroperasi tahun ini, diharapkan dapat mengambil alih tanggung jawab negara rangkapan perwakilan RI di kawasan Afrika Barat dan Afrika Tengah.

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga sedang memproses 5 Konhor baru untuk kawasan Afrika untuk meningkatkan daya dorong interaksi ekonomi di Afrika. Saat ini, tercatat ada 29 Konhor RI aktif di Afrika.

Pemerintah Indonesia juga akan menaikkan status Kuasa Usaha Tetap RI Antananarivo di Madagaskar menjadi pejabat setingkat Duta Besar. Dengan perubahan status tersebut, diharapkan KBRI Antananarivo dapat mengambil alih beberapa negara rangkapan, seperti Mauritius dan Seychelles (selama ini dirangkap dari KBRI Nairobi), serta Uni Komoros (selama ini dirangkap KBRI Dar es Salaam).

Peningkatan infrastruktur diplomasi ini tentu diharapkan meningkatkan ekonomi yang sudah berjalan. Dalam 1,5 tahun terakhir Indonesia telah memiliki kontrak kerja sama di sektor infrastruktur, jasa konstruksi, pembiayaan dan industri strategis dengan negara-negara Afrika dengan nilai total 2 Miliar USD. Selain itu telah terdapat 52 outbound investment Indonesia di kawasan Afrika dengan total nilai sedikitnya 8,2 Miliar USD.

Selain dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur juga dapat dilihat dari aspek perlindungan WNI di luar negeri. Tercatat selama tahun 2019, terdapat 27.033 kasus WNI di luar negeri dan repatriasi 17.061 WNI bermasalah yang telah ditangani oleh Perwakilan RI. Selain itu, perwakilan RI punya peran terdepan dalam menggalang dukungan dari negara-negara lain. Salah satu hasilnya adalah terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk 2019-2020 dan Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

 



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP